Merauke, Papua Selatan — Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menggelar pertemuan penting dengan sejumlah tokoh masyarakat Papua Selatan dalam acara Tatap Muka dan Dialog di Ballroom Sakil B Swiss-Belhotel, Merauke, pada Selasa (04/06/2024). Fokus utama pertemuan ini adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan Papua, sebuah inisiatif krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa alokasi anggaran harus diarahkan secara tepat untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Kita ingin anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan atau anggaran yang tidak berujung pada pembangunan yang nyata," tegas beliau.
Selain itu, Wapres juga menyoroti tantangan besar dalam memastikan anggaran tersebut dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua Selatan. "Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang masuk benar-benar disalurkan dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas," lanjutnya.
Dalam konteks ini, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan lembaga terkait lainnya diinstruksikan untuk bertanggung jawab secara langsung. "Pertanggungjawaban harus diterapkan di semua tingkatan, dari saya sebagai Pengarah hingga kepada para kepala daerah. Semua harus menunjukkan hasil yang nyata dari setiap anggaran yang diberikan," papar Wapres dengan lugas.
Untuk memastikan implementasi yang efektif, peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga disoroti sebagai lembaga pengawas yang harus bekerja maksimal. "BPKP harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat Papua Selatan," tambahnya.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Pj. Gubernur Apolo Safanpo, beberapa bupati, dan tokoh agama serta perempuan yang juga turut mendukung upaya-upaya ini untuk kemajuan Papua Selatan.
Inisiatif ini tidak hanya sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara, tetapi juga sebagai komitmen nyata untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pembangunan di daerah terpencil ini.
